Magister Administrasi Publik UGM

Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik

E-mail Print PDF

JKAP151Mengawali tahun 2009, banyak orang yang khawatir dengan tensi politik di tanah-air. Ini dapat dimaklumi karena tahun ini adalah “tahun politik”. Disamping karena perhelatan politik untuk memilih para calon anggota legislatif di semua tingkatan dan pemilihan presiden, ini adalah kedua kalinya rakyat Indonesia akan memilih secara demokratis para wakil rakyat dan presiden sebagai eksekutif puncak. Oleh sebab itu, pertaruhan nasib bangsa memang begitu besar karena proses politik pada Pemilu legislatif dan eksekutif di tahun ini memang sangat menentukan.

Selain soal demokratisasi, salah satu agenda yang menentukan bagi masa depan bangsa Indonesia adalah pemberantasan korupsi. Jika proses politik tidak mampu mengatasi masalah yang sudah sekian lama menggerogoti kemampuan negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat itu, maka rakyat mungkin akan dikecewakan lagi untuk kesekian kalinya. Untuk itulah, edisi JKAP kali ini menurunkan dua tulisan yang bertema pemberantasan korupsi. Tulisan Agus Pramusinto kembali menekankan betapa pentingnya kultur atau budaya anti-korupsi dalam kehidupan bangsa kita. Pendekatan kuratif saja dalam pemberantasan korupsi terbukti memang tidak cukup ampuh untuk meredakan korupsi di Indonesia. Karena itu, pendidikan anti-korupsi harus ditanamkan sejak dini bagi seluruh anak bangsa, sejak di taman kanak-kanak atau sekolah dasar.

Elly Susanto mengupas masalah korupsi dari segi perilaku organisasi. Argumentasi yang ingin diungkapkan ialah bahwa penting bagi semua pihak untuk memahami teori tentang proses kognitif pengolahan informasi sosial dalam diri setiap individu. Teori ini akan menjelaskan mengapa seseorang yang memiliki dasar moralitas yang sebenarnya cukup baik tetap saja bisa terjebak ke dalam perilaku korup dalam organisasi publik. Untuk mengatasi kecenderungan tersebut, organisasi harus memiliki kegiatan terus-menerus yang bisa mengubah perilaku korup melalui berbagai media. Dengan demikian, persepsi tentang kerugian atau biaya yang lebih besar dari perilaku korup dapat ditingkatkan sehingga pencegahan dapat dilakukan di tingkat individu maupun organisasi.

Tulisan Sri Juni Woro Astuti membahas tentang penggunaan ruang diskresi birokratik dengan mengambil studi kasus di kota Surabaya dan kabupaten Situbondo. Parameter normatif yang menentukan penggunaan diskresi oleh pejabat di daerah bisa bersumber dari ranah etis, legal, profesional, pengetahuan, dan apakah diskresi kebijakan tersebut mampu mengakomodasi kepentingan publik. Dari studi yang telah dilakukan, ternyata diskresi kewenangan yang dimiliki oleh para pejabat setelah otonomi daerah justru terkendala oleh menguatnya peran DPRD dan elit politik lokal serta peraturan pemerintah pusat yang dalam banyak hal semakin kaku. Ini bertentangan dengan tujuan otonomi daerah yang dimaksudkan agar pelayanan umum lebih responsif terhadap keinginan rakyat di daerah.

Masih terkait dengan masalah sumberdaya manusia di daerah, tulisan Farid Said mengungkapkan tentang upaya melakukan pelatihan berbasis kompetensi bagi para tenaga edukatif di sektor pariwisata dengan mengambil kasus program MTTP di kota Makassar. Sebagai sebuah program pelatihan yang diawasi dan didanai oleh donor luar-negeri, program ini berusaha agar materi pelatihan benar-benar disesuaikan dengan kompetensi di bidang pengembangan pariwisata. Namun seperti yang sering terjadi dalam program-program pelatihan semacamnya, selain terdapat kendala dari segi budaya dan motivasi kerja, program ini masih terkendala oleh berbagai faktor internal dalam manajemen di sektor pariwisata.

Selanjutnya, tulisan Sudarmo mengangkat mengenai dinamika hubungan negara dan masyarakat dalam lingkup daerah. Kasus yang dibahas adalah tentang kebijakan Pemda kota Solo terhadap para pedagang asongan. Yang menarik dari kasus di kota Solo ini adalah pentingnya pembaruan pola-pikir tentang posisi pedagang asongan tersebut. Semestinya persepsi bahwa pedagang asongan merupakan sumber masalah bagi kemacetan dan keruwetan kota perlu diubah sehingga pendekatan yang diberlakukan akan lebih manusiawi. Dari analisis dalam tulisan ini, juga terbukti bahwa fasilitasi terhadap pedagang asongan dalam bentuk penciptaan jejaring kerja (networking) akan sangat penting untuk menunjang kelanjutan mata-pencaharian mereka.

Demikian sekilas materi tulisan yang dimuat dalam edisi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pembaca.  Jurnal_JKAP.pdf

Redaksi

Last Updated ( Friday, 05 February 2010 19:19 )