Magister Administrasi Publik UGM

Policy Forum

ACFTA dan Indonesia

E-mail Print PDF

Pada awal tahun 2010 ini, salah satu isu yang menyita perhatian masyarakat adalah mulai diberlakukannya ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area). Pandangan baik yang pro maupun kontra terhadap perjanjian yang ditandatangani pada tahun 2001 itu kini hampir tiap hari menghiasi media massa cetak maupun elektronik. Dalam konteks itu, MAP UGM menggelar Policy Forum dengan tema ACFTA dan Indonesia. Kegiatan yang diselenggarakan pada 19 Maret 2010 ini bertujuan untuk memahami isu-isu penting seputar apa itu ACFTA, apa alasan pembentukannya, dan bagaimana implikasinya bagi Indonesia di masa depan. Selain itu, acara ini juga berusaha memberikan sumbangan pengetahuan tentang konteks pembuatan suatu kebijakan. Dan pagi itu, MAP mendapat tamu kehormatan dengan bersedianya Prof. Mohtar Mas’ud menyampaikan materinya. Guru Besar pada Hubungan Internasional UGM ini rasanya memang paling pantas membicarakan tema itu.

Seminar pagi itu dimulai dengan penjelasan Prof. Mohtar mengenai konteks makro lahirnya berbagai regionalisasi perdagangan di berbagai kawasan dunia. Menurut pemerhati ekonomi-politik ini, “Regionalization is a New Game in Town”. Pembentukan perdagangan bebas berbasis kawasan/Free Trade Area (FTA) bisa dikatakan merupakan permainan baru, meskipun sebenarnya barang lama juga. Barang lama mengingat perdagangan bebas kawasan pernah dikenal dalam rezim perdagangan internasional pada masa perang dingin. Pemainnya adalah sesama anggota blok ideologis yang terbelah saat itu. Pada masa ini tidak dikenal perdagangan dunia, namun perdagangan internasional. Karena itu, FTA juga bisa dilihat sebagai permainan baru ketika rezim perdagangan dunia mulai hadir. Suatu perdagangan yang melibatkan hampir seluruh negara di dunia. Perkembangan ini dimulai pada awal tahun 1990-an setelah runtuhnya rezim Uni Soviet. Blok-blok ideologis yang dulu menghambat perdagangan, menjadi makin lancar dan massif pasca ambruknya komunisme Soviet. Berbagai kesepakatan kawasan perdagangan bebas pun dibentuk. Ciri utama dari FTA ini adalah penghapusan berbagai rintangan tarif dan pembatasan perdagangan dalam kawasan.

Seluruh pihak, kawasan atau negara kini bermain dalam FTA. Tidak hanya dengan China, ASEAN juga tengah melakukan perjanjian perdagangan bebas dengan negara atau kawasan lain di dunia. ASEAN-Korea FTA (AKFTA)ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) telah merampungkan perundingan, meskipun belum melahirkan kesepakatan. ASEAN India Regional Trade and Investment Area (AIRTIA) proses perundingannya belum selesai. Sementara perundingan masih berjalan mengenai ASEAN-Australia-New Zealand FTA. Perundingan belum dimulai tentang ASEAN-EU FTA meskipun Deklarasi ditandatangani November 2007 dan East Asia FTA masih dalam konsultasi dan studi/penelitian. Secara singkat, FTA adalah tren yang sekarang terjadi di seluruh dunia. Jika semua negara memiliki perjanjian FTA, kenapa Indonesia tidak? Kira-kira begitu pemikiran para elit Indonesia sebelum penandatanganan perjanjian ACFTA. sudah ditandatangani, kecuali oleh Thailand.

Isi ACFTA

ACFTA dimulai ketika pada tahun 2001 digelar ASEAN-China Summit di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Pertemuan kelima antara ASEAN dengan China ini menyetujui usulan China untuk membentuk ACFTA dalam waktu 10 tahun. Lima bidang kunci yang disepakati untuk dilakukan kerjasama adalah pertanian, telekomunikasi, pengembangan sumberdaya manusia, investasi antar-negara dan pembangunan di sekitar area sungai Mekong. Pertemuan ini ditindaklanjuti dengan pertemuan antar Menteri Ekonomi dalam ASEAN-China Summit tahun 2002 di Phnom Penh, Vietnam. Pertemuan ini menyepakati “Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation” (CEC), yang didalamnya termasuk FTA. Sejak pertemuan itulah ACFTA dideklarasikan.

Kesepakatan CEC dalam pertemuan itu mengandung tiga pilar: liberalisasi, fasilitasi dan kerjasama ekonomi. Liberalisasi meliputi meliputi perdagangan bebas barang, jasa dan investasi dalam kawasan ACFTA. Namun disitu juga diberikan ‘differential treatment and flexibility’ bagi anggota-anggota yang belum berkembang di ASEAN, seperti Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam yang baru akan berlaku pada tahun 2015. CEC juga mengatur mekanisme implementasi, termasuk tata cara penyelesaian sengketa.

Terdapat tiga tahapan pengurangan tarif, dengan skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) yaitu Early Harvest Programme (EHP), Normal Track, dan Sensitive Track yang meliputi Sensitive List dan Highly Sensitive List. EHP adalah suatu program untuk mempercepat implementasi ACFTA dimana tarif Most Favored Nation (MFN) sudah dapat dihapus untuk beberapa kategori komoditas tertentu. MFN adalah status yag diberikan kepada suatu negara oleh negara lain dalam suatu hubungan perdagangan. Status ini memberikan kepada suatu negara keuntungan dalam perlakukan perdagangan dalam bentuk (misalnya) tarif rendah atau kuota impor yang lebih tinggi. Negara dengan status MFN harus memperoleh perlakuan dagang yang sama dari negara pemberi status.

The  Technical  Committee-Tariff and  Related  Matters (TC-TRM) membentuk EHP pada tahun 2003. Program ini meliputi pembebasan perdagangan daging, ikan, produk susu dan produk ternak lain; pohon hidup, sayuran, buah dan kacang dari semua bea masuk. Dibuat tiga kategori pengurangan dan penghapusan bea masuk. Yaitu Negara yang mengenakan tarif diatas 15 persen, negara dengan tarif antara 5-10 persen dan negara dengan bea masuk dibawah 5 persen. Terhitung sejak Juli 2003, dalam 3 tahun bea masuk untuk semua komoditas itu harus nol. Dengan demikian, pada tahun 2006 enam anggota maju ASEAN (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippina, Singapura and Thailand) sudah harus menghilangkan seluruh tarif pada komoditas yang disebutkan diatas. Namun beras dan minyak sawit tidak termasuk dalam perjanjian ini.

Sementara dalam kategori komoditas yang masuk dalam normal track, tarif  MFN-nya harus dihapus berdasarkan jadwal yang disepakati. Hampir seluruh komoditas masuk dalam kategori ini, kecuali dimintakan pengecualian (dengan demikian masuk kedalam sensitive track). Penjadwalannya adalah seluruh negara sudah harus mengurangi tarif menjadi 0-5% untuk 40% komoditas yang ada pada normal track sebelum 1 Juli 2006. Seluruh negara sudah harus mengurangi tarif menjadi 0-5% untuk 60% komoditas yang ada pada normal track sebelum 1 Januari 2007. Dan seluruh negara sudah harus mengurangi tarif menjadi 0-5% untuk 100% komoditas yang ada pada normal track sebelum 1 Januari 2010. Maksimum sebanyak 150 tarif dapat diajukan penundaan hingga 1 Januari 2012.

Selanjutnya dalam sensitive track dibagi menjadi dua bagian, sensitive list dan highly sensitive list. Tarif komoditas sensitive list sudah harus dikurangi hingga 20% sebelum 1 Januari 2012 dan menjadi 0-5% sebelum 1 Januari 2018. Sedangkan tarif komoditas highly sensitive list sudah harus dikurangi tidak melebihi 50% sebelum 1 Januari 2015.

 

Perjanjian yang terburu-buru?

Ketika ACFTA mulai berlaku efektif pada Januari 2010, banyak pihak di Indonesia seolah-olah terhenyak dengan fakta ini. Mereka sering mempertanyakan: kapan perjanjian ini disetujui? Mengapa ini disetujui? Mengapa tidak pernah ada sosialisasi sebelum perjanijian ini berlaku efektif? Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan bentuk kekhawatiran akan dampak negatif ACFA terhadap Indonesia.

Bagi Prof. Mohtar, hal ini akan memperkuat kesan kita bahwa perjanjian itu dibuat dalam keadaan terburu-buru. Ia menyebut tiga indikasi terkait hal ini. Pertama, para pemimpin politik waktu itu nampak sangat berkepentingan untuk mengawali proses pengurangan tarif mulai 2005. Logika yang digunakan adalah melihat kebijakan sebagai suatu paket yang dapat dipertukarkan. Jika  kebijakan X disetujui, maka kami juga akan menyetujui kebijakan Y. Jika China bersedia menurunkan tarif dalam negerinya saat itu (tahun 2000-an awal), maka ASEAN juga akan bersedia memenuhi keinginan China untuk mengadakan ACFTA. Jangan-jangan kesepakatan pembentukan ACFTA didasari pada penghitungan kepentingan saat itu. Kedua, pemimpin politik melihat besarnya potensi perdagangan ekonomi dengan China. Bagi ASEAN, China adalah mitra dagang ketiga terbesar (11.3% dari total perdagangan ASEAN tahun 2008 atau sekitar US$ 192.6 milyar). Perdagangan China dan ASEAN menghasilkan GDP sebesar US$ 6.6 triliun bagi 1.9 miliar penduduk dengan total perdagangan mencapai US$ 4.3 triliun. Kerjasama China dan ASEAN juga merupakan 13.3% perdagangan dunia dan merupakan separuh dari perdagangan Asia (2008). Kawasan ini juga menyedot 10% dari investasi asing langsung/Foreign Direct Invesment (FDI) global atau sekitar  US$ 167.3 milyar FDI (2008). Faktor ketiga yang diduga mendorong disepakatinya ACFTA adalah janji China terhadap ASEAN. China menjanjikan bahwa investasi dari negaranya akan mengalir deras ke kawasan ASEAN jika ACFTA disetujui. Peluang investasi dari Cina ini terkait transportasi dan infrastruktur. Cina baru-baru ini meluncurkan investasi infrastruktur US$ 10 milyar untuk memperbaiki jalan, jalur KA, penerbangan, dan informasi-telekomunikasi antara Cina-ASEAN. Cina juga memberikan fasilitas kredit US$ 15 milyar untuk mendorong integrasi dan konektivitas regional. Pada tahun 2008, Cina melakukan PMA sebesar US$ 52.1 milyar di kawasan ASEAN. Namun seperti diungkapkan Prof. Mohtar, janji itu sekarang tidak kunjung dipenuhi. Ia mencontohkan, pada saat sebelum perjanjian disetujui, China menjanjikan pembangunan jalan raya di Pulau Jawa. Namun hingga sekarang, realisasi itu tidak ada sama sekali.

Flying Geese Model

Lantas apa sebenarnya pembenaran atau rasionalisasi yang mendorong kita untuk ‘menginduk’ ke China? Alasan yang sering dilontarkan para pendukung perdagangan bebas adalah ‘Model Angsa Terbang’. Inti dari model pembangunan ini adalah negara-negara yang ingin maju harus mengikuti model perkembangan negara yang telah lebih dulu maju. Model ini menganalogikan dengan terbangnya angsa di kawasan kutub bumi. Angsa yang pertama kali terbang ke angkasa akan memiliki hambatan yang lebih besar karena ketebalan udara dingin yang harus ia tembus untuk pertama kalinya. Sementara angsa yang menyusul belakangan, mengingat ketebalan udara sudah dibongkar oleh angsa pertama, ia tinggal dengan mudah ikut terbang mengekor angsa yang pertama. Dari logika ini, angsa yang belakangan akan lebih efisien jika ia mengikuti jalur yang telah dilalui oleh angsa pertama karena tidak perlu usaha keras lagi dalam menembus ketebalan awan. Jika diterapkan dalam model perdagangan kawasan, akan lebih mudah bagi Indonesia jika mau mengikuti China sebagai induknya. Saat ini, China telah melakukan industrialisasi yang massif dengan keunggulan komparatifnya berupa harga yang lebih murah. Murahnya barang-brang buatan China bahkan sudah membuat semua investor di dunia tercengang: bagaimana bisa? Tidak mengherankan jika semboyan para investor itu sekarang adalah: “Go to China or go to Bankrupt!”. Karena itu, Indonesia tidak perlu melakukan industrialisasi Karena selain tidak efisien, juga tidak akan efektif ketika harus bersaing dengan China yang telah lebih dahulu menciptakan ‘barang murah’. Indonesia cukup mengadakan perdagangan dengan China yang sudah memiliki barang-barang murah.

Sebaliknya dari kubu yang menentang rasionalisasi ini, kekhawatiran yang sering dilontarkan adalah ‘ini semua hanya taktik China untuk menguasasi Asia’. M membandingkan gejala ini dengan doktrin Monroe pada tahun 1823 yang terkenal itu. Dengan slogan ‘America for American’, Monroe berusaha meyakinkan semua negara di benua Amerika bahwa satu-satunya pihak yang berhak untuk mengurus Amerika adalah orang Amerika. Karena itu, keberadaan orang-orang Eropa: Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis mestinya segera dihilangkan dari bumi Amerika. Dengan doktrin ini, tentu saja Monroe tidak berusaha untuk memajukan seluruh benua Amerika dengan Amerika Serikat sebagai pemimpinnya yang baik hati. Namun tidak lebih dari upaya untuk menjadikan benua Amerika berada dibawah pengaruh Amerika Serikat. Prof. Mohtar menyatakan kita dapat menduga bahwa strategi ini jangan-jangan juga diterapkan China dalam kasus ACFTA. China melakukan industrialisasi dengan mencetak barang-barang murah pada awalnya. Tetapi ketika kawasan ASEAN sudah menggantungkan pasokan barangnya kepadanya, maka China bisa saja menaikkan harganya beberapa kali lipat untuk meneguk keuntungan dari kawasan yang telah tergantung kepadanya. Atau dalam istilah yang sederhana, banting harga dulu untuk dinaikkan berlipat-lipat kemudian.

Melihat perbedaan pandangan yang terjadi di masyarakat terkait ACFTA ini, Prof. Mohtar mengajak kita untuk selalu melihat kebijakan publik dalam konteksnya, terutama konteks internasional. Langkah sederhana yang bisa dilakukan menurut Doktor Politik jebolan Ohio State University ini, adalah dengan mengajukan pertanyaan: siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan dari kebijakan itu? Menurutnya, tidak ada kebijakan publik yang dapat menyenangkan semua orang. Karena itu, kita perlu memahami konteks suatu kebijakan dibuat. Pemahaman itu akan mengantar kita pada perluasan wawasan yang pada gilirannya menuntun kita untuk bertindak lebih arif. Semoga!

Last Updated ( Monday, 22 March 2010 21:29 )